Masalah Politik di Indonesia

Berbicara masalah politik menurut kacamata saya sebagai  seorang mahasiswa adalah strategi  untuk mempengaruhi orang lain untuk memiliki pandangan yang sama dengan si politikus untuk mencapai tujuan tertentu. Pandangan ini belum tentu 100 persen benar dan 100 persen salah. Tugas kita sebagai seorang mahasiswa/pengamat politik adalah untuk memfilter  kebijakan politik yang ada. 

Melihat fenomenal perpolitikan di Indonesia saat ini banyak sekali telah menyimpang dari esensi dasar politik yaitu sebagai usaha yang ditempuh warga negara untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama, berkaitan dengan negara, kekuasaan,fungsionalisme, dan konflik serta tujuan politik yaitu untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Di media masa baik cetak maupun elektronik hampir setiap hari kita di kejutkan dengan temuan-temuan baru terkait dengan kasus sulap uang rakyat menjadi uang pribadi alias korupsi  oleh pejabat di negeri ini. Koruptor  atau menurut saya lebih pantas  disebut lintah darat yang menghisap uang rakyat selalu bermunculan ibarat jamur dimusin hujan. Apa yang salah dengan negeri ini???

Baru-baru ini kita dikejutkan dengan tertangkapnya ketua Makamah Konstitusi Republik Indonesia, Akil Mochtar. Orang nomor satu di Makamah Konsitusi ini diduga terlibat kasus suap Pemilihan Gubernur lebak Banten dan beberapa kasus sengketa hasil pemilihan kepala daerah lainnya seperti di Banyuasin, Sumatera Selatan, dan Sumba Daya Barat, Nusa Tenggara Timur. 

Menurut saya rasanya memang tidak ada lagi jaminan bahwa negara ini memiliki pemimpin yang bersih. Memang tidak semua pimpinan seperti ini. Ibarat pepatah “gara-gara nila setitik, rusak susu sebelanga”. Hal ini menjadi wajar, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan,khususnya di sini Makamah Konstitusi tentunlah sudah sangat kurang. Bagaimana tidak, Makamah Konstitusi yang dipercaya sebagai lembaga yang dapat mengambil kebijakan strategi dinegara ini sekarang telah coreng moreng ulah Akil Mochtar.

Sisi lain dari potret politik adalah beberapa hari kedepan, tepatnya tanggal 30 Oktober 2013 ini Kota Padang akan melaksanakan pesta demokrasi yakni pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang. Momentum ini terjadi hanya sekali 5 tahun. Menyoroti Pilwako tahun ini terdapat 10 orang calon yang siap bersaing memperebutkan kursi Wali Kota Padang menggantikan Fauzi Bahar yang telah menjabat selama 2 periode. Dalam hal kampanye yang dilakukan oleh Cawako dan Wawako banyak kita lihat kecurangan-kecurangan/tindakan-tindakan yang bertentangan dengan etika kampanye, misalnya kita sering melihat banyak brosur, spanduk, leaflet yang terpampang pada tempat-tempat yang tidak sewajarnya. Apakah mereka tidak tahu dengan hal ini???. Selain itu, tak urung saat kampanye berlangsung kita sering mendengarkan cawako dan wawako sering menjelekan /menjatuhkan pesaing mereka. Menurut saya hal ini buka solusi konkrit dalam menarik perhatian dan kepercayaan masyarakat.

Hal yang mendasar sebenarnya yang harus jadi pemikiran dasar oleh calon pemimpin Kota Padang adalah bagaimana mereka dapat mempersiapkan diri untuk merobah Kota Padang ke arah yang lebih baik. Saya sebagai Warga Kota Padang belum cukup banyak merasakan manfaat dari kinerja pimpinan/Walikota Padang selama ini. Masih banyak permasalah Kota Padang yang belum ada solusi. Kita ambil saja contoh Pasar Raya Padang. Ini seharusnya menjadi PR besar dan prioritas utama calon pemimpin kota ini. Pasar merupakan sentral pusat perekonomian masyarakat Kota Padang. Kita lihat saat ini Pasar Raya dalam kondisi yang memprihatinkan. Bangunan pasar pasca gempa yang belum rampung juga dikarenaka tidak adanya dana dalam melanjutkan pembangunan, hingga relokasi pedagang yang tidak tepat sasaran. Tentunya ini menjadi polemik tersendiri bagi Kota Padang. Sisi lain adalah Kota Padang yang saat ini kita sebut KOTA tidak memiliki terminal bus. Ini tentunya menjadi tamparan tersendiri bagi kita dan juga pimpinan di Kota Ini. Apakah memang seperti ini adanya atau bagaimana. Tentunya banyak tugas-tugas besar lainnya yang harus menjadi perhatian cawako dan wawako ketimbang hanya cari simpati dan sensasi.

Kita kembalikan kepada tujuan dari politik itu sendiri yaitu untuk mencapai kesejahteraan bersama. Rasanya esensi ini hampir punah karena kenyataan yang terjadi saat ini adalah politik adalah untuk kepentingan golongan. Lihat saja berapa banyak partai hari ini setelah berakhirnya rezim Soeharto. Semua ini menunjukan golongan mereka sendiri dibalik kedok kepentingan rakyat. Selama ini kita semua tahu bahwa politik (maksudnya disini anggota MPR dan pejabat negara/pemerintah) dipergunakan untuk memperkaya diri. Seolah ada politik balas dendam. Maksudnya dimana seorang pejabat yang telah menghabiskan uangnya hingga Milyaran rupiah untuk mendapati jabatan tertentu, maka pada saat menjabat merupakan kesempatan untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkannya. Sedapat mungkin tentunya juga untuk meraih keuntungan pribadi. Ini yang selama ini terlihat jelas dimata rakyat. Setiap hari selalu ada pengungkapan fakta baru penyelewengan uang rakyat alias korupsi yang dilakukan oleh wakil rakyat. Sampai kapan hal ini terjadi dan ini menjadi tanggungjawab siapa?

Sebagai generasi muda tentunya ini menjadi pelajaran berharga bagi kita untuk mempersiapkan diri saat akan terjun kedunia politik atau pemerintahan. Bekali diri untuk memahami secara jelas politik sesungguhnya yaitu “Lamak Dek Awak Takuju Dek Urang”. Sebuah Folosofi minang yang mengakar budaya yang perlu dilestarikan dinegari ini. Dengan mengamalkan satu filosofi ini saja tentunya pemimpin di negara kita ini akan lebih memikirkan nasib rakyat ketimbang sibuk memikirkan partai mereka, sibuk memperkaya diri dan memikirkan bagaimana bisa memindahkan uang rakyat ke rekening pribadi mereka. Semoga negara ini memiliki pemimpin sejati seperti baginda Rasulullah Muhammad SAW.

By : Hendri Dunan (Mahasiswa Komunikasi)